Pilih Jalan Tengah antara Plato dan Machiavelli, SDK Dorong Etika dan Realisme Politik
Terassulbar.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) membahas dua kutub klasik dalam politik saat menutup retreat Eselon II dan tenaga ahli Pemprov Sulbar, Minggu (20/7/2025), di Makorem 142/Tatag Mamuju.
Ia membandingkan Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan, dengan Plato yang menjunjung tinggi moral, etika, dan hukum.
“Saya memilih jalan tengah: idealis tapi realistis. Prinsip, nilai, dan momentum harus berjalan beriringan,” ucapnya.
SDK menilai politik tak selalu hitam-putih. Diperlukan seni dan ketepatan membaca situasi agar tetap bermartabat.
Masuk ke pembahasan ekonomi dan kesejahteraan, SDK menyebut Sulawesi Barat harus menjawab tantangan pembangunan lewat Misi Pancadaya.
Lima misi itu meliputi: Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Percepatan pengentasan kemiskinan, Peningkatan kualitas SDM, Pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, serta Penguatan tata kelola pemerintahan.
Suhardi Duka menyebut Sulbar menganut ekonomi berkarakter kerakyatan sebagaimana semangat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang memadukan peran pasar dan intervensi negara.
“Saya pernah menerapkan pendekatan SBY-nomic saat memimpin Kabupaten Mamuju: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment. Buktinya, kemiskinan turun drastis dan ekonomi tumbuh stabil,” ujarnya sambil menampilkan grafik keberhasilannya di hadapan seluruh peserta.
Ia juga menyampaikan sejumlah masalah klasik yang masih terjadi, seperti politik anggaran yang transaksional, perencanaan yang tidak sinkron, penumpukan proyek di akhir tahun, dan fokus belanja yang lebih banyak pada rutinitas dibanding output dan outcome.
Ia menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap sah dimasukkan dalam APBD, tetapi harus masuk melalui jalur perencanaan yang benar dan tidak disusupkan di tengah jalan.
“Pokir bukan barang haram, tapi tidak boleh masuk di tengah jalan,” katanya.
Sebagai penutup, SDK menyampaikan tujuh poin direktiv:
1. Pahami gubernur / wakil gubernur, adalah pejabat publik yang bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat dan sebagai wakil pemerintah pusat
2. Karena kedudukannya diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis, menetapkan arah pembangunan, mengangkat, memindahkan atau memberhentikan ataupun promosi atas pejabat teknis
3. Walaupun dengan sumberdaya terbatas, tapi kebijakan dan arahnya tepat, penempatan anggarannya benar, yakin hasilnya akan dirasakan rakyat
4. Pertumbuhan dan kesejahteraan harus dijalankan secara simultan dan disiplin
5. Setiap pejabat harus taat pada tata kelola yang baik dan benar agar selamat dari jeratan hukum
6. Sudah terlalu banyak pejabat baik pejabat publik maupun pejabat teknis dan anggota DPRD yang masuk penjara akibat tidak disiplin dalam menerapkan tata kelola yang baik, Sulbar stop..!!
7. Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat adalah dwitunggal dalam melaksanakan pemerintahan, jangan dipeta konflikkan..!!!
“Sudah terlalu banyak pejabat publik dan teknis yang masuk penjara karena tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Sulbar, kita harus akhiri praktik ini,” tegas SDK.
Ia mengatakan, selama retreat, Pemprov Sulbar juga menerima masukan dari para bupati terkait persoalan di daerah masing-masing.
“Saya juga sudah kasi materi dan bahkan direktiv saya. Pak Danrem juga sudah kasi motivasi banyak jadi saya pikir walaupun tiga hari, tapi insyaallah berbekas dan bisa dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan tugas-tugas di pemerintahan provinsi Sulbar,” pungkas Suhardi Duka.
