100 Hari SDK-JSM: Asuransi Nelayan, BPJS Kesehatan hingga Tunjangan Desa Dijalankan
Terassulbar.com, Mamuju – Jelang 100 hari Pemerintahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga sejumlah program telah dijalankan. Programnya langsung menyentuh masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di ruang Theater Kantor Gubernur, Senin (26/5/25).
Seluruh kepala OPD ikut hadir memperlihatkan keseriusan pemerintahan baru ini.
Salah satu yang disorot adalah perlindungan sosial untuk nelayan. Pemerintah Provinsi Sulbar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan asuransi kepada 14.000 nelayan.
“Kita juga kerja sama BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian asuransi nelayan tahun 2025 sebanyak 14.000 nelayan,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Proses validasi data dan pengajuan SK Gubernur sedang berjalan. Finalisasi perjanjian kerja sama juga tengah disiapkan.
Di sektor kesehatan, Sulbar sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Pemprov mengalokasikan Rp25 miliar untuk iuran BPJS kategori PBPU dan BP Pemda dari April hingga Desember 2025.
“Sekarang 100 persen seluruh masyarakat kita bisa terlayani di institusi layanan kesehatan tanpa kartu BPJS. Hanya menggunakan KTP,” ujar Suhardi Duka.
Meski begitu, layanan tak berlaku bagi peserta BPJS Mandiri yang masih menunggak.
“Bayar dulu tunggakanmu, kalau mampu tetap BPJS Mandiri boleh. Kalau tidak mampu, beralih menjadi tanggungan pemerintah. Maka anda akan dilayani secara terus menerus. Itu 100 persen,” lanjutnya.
Capaian lain yang sudah berjalan adalah pemberian tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa. Dana untuk lima bulan, dari Agustus hingga Desember 2025, telah dialokasikan.
“Kita sudah alokasikan anggaran tahun 2025 tunjangan bagi aparatur desa selama lima bulan mulai Agustus-Desember 2025,” ujar Suhardi.
Sebanyak 575 desa akan menerima tunjangan Rp500 ribu per bulan. Penyalurannya merujuk pada kriteria teknis Dinas PMD, seperti pembentukan BUMDes, aktivasi Posyandu, input data Prodeskel dan Epdeskel, serta tertib pengelolaan dana desa.
Wakil Gubernur Salim S Mengga menyebut program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat sudah mulai terasa.
“Sebagian besar sudah kita laksanakan, terutama program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak,” katanya.
Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disebut sebagai langkah awal.
“Kita berharap ke depan, 100 hari ini merupakan landasan kita untuk bergerak lebih maju dalam membangun Sulbar yang maju dan sejahtera,” tutup Salim. (ADV)
