Buah Manis Layanan Kesehatan Gratis, Pemkab Mamuju Kembali Terima Penghargaan UHC Award
Terassulbar.com, Jakarta – Untuk kali kedua, Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Selasa (08/08/23).
Penghargaan itu atas komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang adil,bermutu dan tanpa hambatan finansial bagi masyarakat.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi turut menerima UHC Award yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta. Dia mengaku bangga telah mampu mempertahankan komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat mamuju.
“Ini tentu akan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berupaya memberikan layanan dasar dan sangat dibutuhkan masyarakat, meskipun komitmen ini kita lakukan ditengah keterbatasan finansial kita, namun saya ingin memastikan masyarakat mamuju bisa terjamin layanan kesehatannya, tanpa harus takut tidak mampu membayar kalau masuk Rumah Sakit atau Puskesmas,,” ungkap Sutinah, Jumat (09/08/24).
Sutinah menambahkan saat ini pemerintah yang melaksanakan visi Mamuju Keren, kembali mampu mengakomodasi hingga 98 persen masyarakat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kepesertaan BPJS kesehatan. Persentase ini setara dengan capaian nasional,dan membawa Mamuju meraih UHC Award dengan kategori Madya.
“Meski cenderung menjadi kebijakan yang kurang populis, dan tidak banyak mendapat perhatian publik,dikarenakan tidak serta merta dapat disaksikan secara langsung sebagaimana pembangunan jalan dan jembatan, namun kebijakan pada layanan dasar sektor kesehatan ini,telah di intervensi melalui alokasi anggaran dari APBD MAmuju rata-rata Rp60 Milyar setiap tahunnya,” ujar Sutinah.
Karena itu, menurut Sutinah anggaran senilai Rp60 milliar dialokasi untuk membangun jalan, maka sudah banyak jalan yang bisa pemkab perbaiki. Namun dia tidak ingin jalanan bagus tapi masih banyak masyarakat yang sakit dan takut berobat sehingga masyarakat bisa saja menjual barang mereka agar bisa ke puskesmas atau ibu hamil yang tidak bisa dirawat dan mengalami kematian hanya gara-gara tidak ada biaya.
“Itulah sebabnya, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis ini sebagai salah satu program prioritas,” tegas Sutinah Suhardi. (rls)
