Sejemlah Program DPMD Sulbar untuk Capai 5 Prioritas Pembangunan RKPD APBD 2023
Terassulbar.com, Majene – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) sudah menetapkan lima prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
Lima prioritas pembangunan tersebut yaitu penguatan ekonomi, penanganan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Berdasarkan RKPD Perubahan 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar sudah menyusun dan melaksanakan sejumlah program yang dapat mendukung dalam capai lima prioritas pembangunan itu.
Langkah Awal Sinkronisasi Program Kerja PMD Provinsi se- Sulawesi Barat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat sinkronisasi dan penggalian informasi terkait program kerja PMD se-Sulawesi Barat tahun 2023 di 6 Kabupaten di Mamuju pada 23 Januari 2023.
Kepala Dinas PMD Sulbar, Muhammad Jaun menyampaikan, rapat sinkronisasi ini tidak hanya menyasar wilayah pedesaan tapi juga menyasar wilayah perkotaan sebagai implementasi dari dari 5 prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan 2023.
Data Desa Presisi
Pemprov Sulbar kembali menggodok program Data Desa Presisi. Ini merupakan tahap ketiga menyasar 145 desa di Sulbar. Hal itu ditandai dengan launching batch III DDP, dihadiri Ketua DPRD Sulbar Sitti Suriadah Suhardi, Pimpinan Forkpimda, Kepala Desa, Bupati se Sulbar dan Penggagas DDP Sofjan Syam secara virtual, di Hotel Maleo Mamuju Kamis 4 Mei 2023.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas kepercayaan melanjutkan dan menerapkan DDP di Sulbar.
“Kami percaya Investasi untuk mengembangkan DDP adalah investasi yang akan membuat semakin cepatnya pembangun di desa sehingga desa lebih maju,” kata Ernan Rustiadi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulbar, Muhammad Jaun mengatakan dengan DDP intervensi program akan lebih tepat sasaran dan terarah.
Pengembangan BUMDes Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
Rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem di desa telah disiapkan melalui berbagai skema. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pengembangan dan pelibatan warga desa dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk memastikan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, ada beberapa cara lain dalam rencana aksi Kemendes PDTT untuk mencapai target tersebut. Selain pelibatan secara langsung masyarakat di BUMDes, Kemendes PDTT juga akan meningkatkan pendapatan warga desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan dengan sejumlah program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga desa.
Pegembangan BUMDes itu juga dijalankan oleh DPMD Sulbar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di provinsi ke-33 itu.
Gelar Workshop Sarana dan Prasarana Posyandu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Workshop Sarana dan Prasarana Posyandu di aula Hotel Grand Putra Mamuju, Minggu, 19 Maret 2023.
Hadir dalam kegiatan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Herdin Ismail mewakili PJ Gubernur Sulbar, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3P2-KB, camat se-Sulbar, pengurus TP-PKK, ketua Apdesi, serta kader posyandu.
Dalam sambutannya, Herdin Ismail menjelaskan bahwa kegiatan tersebut membahas mengenai sarana dan prasarana posyandu yang terkait dengan penurunan stunting pada balita.
“Stunting adalah masalah kesehatan yang sangat serius di Indonesia, di mana angka stunting pada anak di bawah usia lima tahun masih sangat tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kemenkes SSGI Tahun 2022, angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 35 % atau nomor urut kedua di Indonesia. Herdin menjelaskan, stunting dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Sehingga, mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan.
Sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, lanjut dia, posyandu memegang peran penting dalam upaya penurunan stunting pada anak. Olehnya, sarana dan prasarana posyandu yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan, agar pelayanan kesehatan kepada anak dan ibu hamil dapat berjalan dengan lancar dan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin mengatakan, posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat.
Menurut Yasin, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan posyandu. Pertama, perlu penguatan kelembagaan posyandu melalui peraturan desa.
“Sehingga posyandu dapat dikelola secara profesional, dan juga keterlibatan berbagai sektor dalam pengelolaan posyandu,” ujarnya.
Kedua, perlunya memperhatikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan Permendesa No. 8 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023.
“Di mana terdapat penggunaannya untuk pencegahan dan penurunan stunting serta ketahanan pangan nabati dan hewani,” sambung Yasin.
Gelar Workshop Data Desa Presisi
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Workshop pendataan Desa kelurahan presisi. Workshop yang digarap diharap mampu menyamakan persepsi semua pihak.
Kegiatan Workshop tersebut digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai bentuk masukan dan evaluasi terkait DDP.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, Data Presisi Provinsi Sulawesi Barat menuju Data Desa dari Sulawesi Barat untuk Indonesia, adalah bentuk Percepatan Menuju Program dan kegiatan Tepat Sasaran melalui Dana APBD, APBN dan dana lainnya yang tidak mengikat.
Data Desa Presisi adalah Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Desa dengan metode bersifat Numerik dan Spasial melalui Pendekatan Drone Participatory Mapping.
“Kerjasama dengan IPB dalam penyajian Data Desa Presisi, akan memberikan informasi dan sistem pengambilan keputusan kebijakan yang tepat dalam menentukan program dankebijakan publik yang mengarah pada kepentingan masyarakat tepat sasaran,”ucap Idris saat membuka acara Workshop DDP di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, 17 Mei 2023
Sekprov juga mengatakan, DDP merupakan data terpadu yang dapat menjadikan intervensi program semakin baik kedepan
Meskipun dalam proses penyajian data bukanlah hal yang mudah, namun mulai dari tahap I yang mampu mengitervesi 45 Lokus dan tahap II 63 lokus serta batch III mengintervensi 145 desa.
Ia berharap, dengan DDP yang dimiliki nantinya tidak ada lagi masalah yang ditemukan. Sehingga dengan DDP ini dapat menyelesaikan berbagai masalah.
Workshop pengembangan kerjasama antar desa sengan pihak ketiga
