Berdasarkan Rekomendasi Kemendagri

Berdasarkan Rekomendasi Kemendagri

OPD Teknis Segera Atur Persiapan Pelantikan

Majene, Terassulbar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene mengagendakan Pelantikan Pejabat fungsional dalam rangka penyetaraan jabatan adminstrasi ke fungsional pada 29 Desember mendatang.

Hal itu, berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tanggal 9 Desember yang dikirimkan kepada Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten.

Sekertaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah mengatakan, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis segera mengatur persiapan pelantikan pada tanggal yang ditentukan.

“Sambil menuggu jadwal Bupati Majene yang masih mengikuti kegiatan Dinas di Jakarta. Selain itu, kita berharap setiap Pimpinan OPD menginformasikan kepada setiap pejabat administrasinya yang tidak lama lagi akan beralih ke fungsional,” harap Ardiansyah dalam coffe Morning, di ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin (27/12/2021).

Dijelaskan, untuk jadwal pelantikan direncanakan pada tanggal 29 Desember 2021. “Saat Bupati ada di Majene, diharapkan Pimpinan OPD menginformasikan ke seluruh pejabat eselon IV jangan sampai ada yang belum mengetahui,” pintanya.

Mantan Sekda Mamasa ini menguraikan, pelantikan yang akan digelar itu, bukan untuk geser menggeser, tetapi merujuk pada hasil penetapan yang disetujui Kemendagri dan Kemenpan RI.

Ardiansyah mengingatkan, para Pimpinan OPD untuk mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk segera login. Ia juga menyampaikan, untuk melaksanakan sidak pegawai di awal 2022, dengan mekanisme dilakukan secara silang atau cross, dimana setiap Pimpinan OPD akan melakukan sidak namun bukan di OPD-nya.

“Tidak ada alasan ASN tidak hadir pada saat itu, Pimpinan OPD juga harus objektif melihat, sidak yang kita lakukan bukan hanya Bupati, Wakil Bupati dan Sekda saja tapi Pimpinan OPD juga karena waktunya pasti tidak cukup,” terangnya.

Tidak hanya itu, pada tahun depan juga akan dilakukan audit kepada tenaga kontrak. “Inspektorat akan diberi kewenangan untuk mencoret nama-nama tenaga kontrak yang tidak layak di pertahankan. Pasalnya jika hanya mengandalkan OPD terkait maka kemungkinan masih ada yang ragu-ragu, terbawa perasaan dan konflik kepentingan. Ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan semoga tidak meninbulkan masalah baru,” harapnya.

Sementara, Kabag Organisasi Setda Majene Afiat Mulwan mengaku, telah melakukan tiga kali sosialisasi penyetaraan jabatan adminstrasi ke fungsional. “Harapan kami pejabat eselon IV sudah mengetahui semua,” harapnya.

Kesempatan sama, nspektur Inspektorat Abdul Rahim mengatakan, siap melaksanakan tugas yang diamanatkan. “Hanya saja perlu sedikit waktu karena beberapa agenda penting yang dilakukan tim auditor Inspektorat saat ini, yaitu pemeriksaan hasil perjalanan Dinas. Ini sangat krusial karena selalu menjadi catatan penting para auditor BPK termasuk mempengaruhi Opini WTP,” ujarnya.

Hadir dalam coffee Morning, para Asisten Setda Majene, para Pimpinan OPD, para Kabag Setda dan Sekretariat DPRD Majene.(Rzh)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.