Sekkab : PNS Bersikap Indisipliner Harus Dipanggil

Sekkab : PNS Bersikap Indisipliner Harus Dipanggil

Majene, Terassulbar.com – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene Ardiansyah berharap kepala Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene untuk taat aturan yang berlaku.

“PNS yang bersikap indisipliner, harus dipanggil untuk diberi pengarahan, dan minggu depan pada pertemuan coffee morning selanjutnya setiap OPD harus memberikan laporan terkait penindakan PNS bersangkutan,” tegas Ardiansyah pada kegiatan coffee morning, di ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin (13/12/2021).

Coffee morning dengan tema Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sejumlah isu penting lainnya, Ardiansyah menguraikan, dari data kehadiran pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAP) periode data absensi 1 Maret hingga 31 Oktober 2021 atau 186 hari kerja, terdapat 39 PNS yang tidak masuk kerja dengan durasi lima hari berturut-turut.

“Alasannya beragam, ada yang terindikasi dalam gangguan jiwa, titip tugas dan juga malas berkantor. Jumlah ini tersebar di beberapa OPD Kabupaten Majene dan belum masuk tenaga kependidikan,” urainya.

Ia mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS yang lalai dalam bertugas tidak boleh dibiarkan. “Jika di perusahaan swasta maka pegawai seperti ini sudah out,” paparnya.

Permasalahan ini lanjutnya, disebabkan terlalu tinggi toleransi. “Kita perlu mengecek peraturan kedisplinan PNS, yaitu PP Nomor 94 Tahun 2021 yang didalammnya memuat sanksi hukuman disiplin termasuk hukuman diberhentikan dengan tidak hormat, tidak bisa dibiarkan karena hanya menikmati hak-haknya tapi tidak melaksanakan kewajiban,” ujarnya.

Selain itu, juga membahas progres pelaksanaan vaksinasi Covid-19, mengingat Majene masih diperingkat terbawah di Sulbar. “Saya mengimbau agar setiap ASN dan tenaga honorer di Majene untuk segera mendapatkan vaksin saat pelaksanaan vaksinasi massal pada Jumat mendatang, di Kantor Bupati Majene,” imbuhnya.

Mantan Sekda Mamasa ini mengingatkan, untuk penginputan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Januari 2022 mendatang, agar tidak memakan waktu lama. “Jika perlu, pengimputan dilaksanakan para pejabat eselon II dan III secara bersamaan,” pungkasnya.(Rzh)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.