Tahap Kedua Bantuan Korban Gempa Bumi

Tahap Kedua Bantuan Korban Gempa Bumi

Ilhamsyah : Penerima Harap Lengkapi Administrasi

Majene, Terassulbar.com – Anggota DPRD Majene Rahman memberikan tanggapan atas proses penyaluran bantuan perumahan stimulan tahap pertama dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene yang belum terealisasi.

Legislator dari Partai Gerindra ini mengaku, belum mengetahui masalah sehingga penyaluran bantuan kepada korban gempa bumi di Majene belum tuntas. “Masih terdapat sekitar 12 miliar bantuan tahap pertama belum tersalur kepada warga penerima,” urai Rahman, Jumat (26/11/2021).

Terpisah, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menanggapi pernyataan Anggota DPRD Majene dari Partai Gerindra itu. “Kemungkinan yang dimaksud itu adalah penyaluran untuk kategori rusak berat,” ungkapnya.

Ilhamsyah mengaku,  penyaluran bantuan korban gempa untuk kategori rusak berat dilakukan sebanyak dua tahap. “Untuk penyaluran tahap pertama harus melalui proses pelaporan dan pertanggung jawaban ke BNPB Pusat, setelah itu, tahap kedua dapat kembali dicairkan, artinya tahap pertama sebanyak Rp25 juta dan kedua juga Rp25 juta dan dapat dilanjutkan sesuai Juknisnya,” terangnya.

Lebih dalam Ilhamsyah menjelaskan, selain itu, juga terdapat penyebab lain, sehingga belum dapat dituntaskan, seperti banyak warga penerima yang keluar daerah atau merantau. “Para penerima bantuan harus melengkapi dulu semua persyaratan administrasinya, sementara banyak diluar daerah,” ujarnya.

Terkait dengan verifikasi ulang data penerima lanjut Ilhamsyah, pihaknya masih tetap mengacu pada data awal, seperti yang telah dilakukan pada tahap pertama, sehingga pihak BPBD masih menuggu petunjuk teknis (Juknis) lanjutan dari BNPB Pusat.

Sementara, Kepala Bidang Rekonstruksi BPBD Majene Mas’ud menambahkan, bahwa keterlambatan penyaluran bantuan korban gempa tahap pertama disebabkan kondisi alam dan keterbatasan tenaga ahli (Tukang). “Masih ada dua kecamatan terkendala persoalan keterbatasan tukang, yakni Kecamatan Ulumanda dan Malunda,” akunya.

Selain itu, pihak BPBD Majene masih terkendala kondisi lahan yang kurang mendukung sebagai tempat relokasi warga di wilayah Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda.

“Di sana terdapat banyak batu besar yang menyulitkan untuk melanjutkan pembersihan lokasi, sehingga kami juga belum melakukan kegiatan,” pungkasnya.(Whd)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.