Rekomendasi DPRD Soal Polemik RSUD Sulbar

Rekomendasi DPRD Soal Polemik RSUD Sulbar

Mamuju, Terassulbar.com – Komisi IV DPRD Sulbar keluarkan tiga rekomendasi terkait polemik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulawesi Barat (Sulbar). RSUD Regional Sulbar menjadi perbincangan setelah lantai perawatan di tenda darurat dibongkar paksa oleh pemilik paving block dan pasir pada, Selasa (17/8/2021) lalu.

Diketahu anggaran proyek untuk ruang perawatan di tenda darurat di RSUD regional Sulbar itu senilai Rp 2,5 miliar. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor sementara DPRD Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (24/8/2021).

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Halim, Anggota DPRD Sulbar, Direktur RSUD Regional, dr Indah Nursyamsi dan perwakilan keuangan Pemprov Sulbar. Adapun, tiga rekomendasi DPRD Sulbar diantaranya sisah bantuan dana gempa Rp 1 Miliar dipakai membayarkan, sisahnya menggunakan dana lain, dan terakhir pekerjaan proyek diaudit.

“Jadi harus dibayarkan pekerjaannya orang di sana,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Sudirman.

Sesuai juga Permendagri 77 tahun 2004 poin empat penggunaan anggaran sifatnya emergensi.

“Kalau tidak bisa akan kita geser ke anggaran perubahan,” bebernya.

Sementara itu, Abdul Halim mengungkapkan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan rumah sakit harus bekerjasama.

“Ini harus dipikirkan bersama, jangan saling bantah membantah,” kata Halim.

Apalagi, ini persoalan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit milik Pemprov Sulbar. Lalu Kabid Anggaran BPKAD, Hasanuddin menyampaikan belum adanya regulasi mengatur pembayaran proyek rumah sakit.

“Kita juga sudah menyurat ke Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintahan (BPKP) dan hasilnya bisa menggeser anggaran ke OPD terkait,” ucap Hasanuddin. (Adv)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.