Pertanggungjawaban APBD Disetujui, DPRD Sulbar Berikan Sejumlah Catatan

Pertanggungjawaban APBD Disetujui, DPRD Sulbar Berikan Sejumlah Catatan

Mamuju, Terassulbar.com – DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD pada hari Rabu (14/7/2021).

Meski demikian, ada banyak catatan yang disampaikan oleh DPRD Sulbar di balik persetujuan tersebut.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Suraidah Suhardi didampingi oleh Wakil Ketua I Usman Suhuriah dan Wakil Ketua III Abdul Rahim.

Sedangkan dari pemprov, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar hadir lengkap bersama Wagub Enny Anggraeni Anwar dan Sekprov Muhammad Idris.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, Kamis (15/7/2021), mengatakan, ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh DPRD melalui banggar DPRD untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi ke depan. Agar pengelolaan APBD betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.

Pada laporan akhir banggar disebutkan bahwa secara umum perhitungan berdasarkan laporan keuangan tidak bermasalah, namun secara substansi realiasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menitikberatkan pada pencapaian RPJMD.

Ada indikator yang ditetapkan dalam pencapaian RKPD namun tidak utuh tergambar dalam proses
penganggaran. Tidak cascading antara target RPJMD dengan perencanaan di RKPD dan proses
pelaksanaannya.

Hal lain, yang menjadi catatan DPRD melalui banggar DPRD adalah beberapa pendapatan tidak mencapai target. Seperti pajak air permukaan yang realisasi hanya 68,84 persen, retribusi penjualan produksi usaha daerah 84,51 persen, pendapatan denda pajak 69,53 persen, dan jenis PAD lainnya perlu mendapat perhatian agar dapat dimaksimalkan pencapaiannya. (Adv)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.